logo
home about product contact


  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN

    untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. 22. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil PertambanganMineral atau Batubara. 23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan

    Dapatkan Harga ++
  • Kementerian ESDM RI - Site

    batubara diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 (1) Pemegang Il-JP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. (2)

    Dapatkan Harga ++
  • Polemik Perpanjangan Izin Tambang Batubara

    Awal Maret lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dapatkan Harga ++
  • PERATURAN MESDM NO 10/2014 TENTANG TATA CARA

    PERATURAN MESDM NO 10/2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENETAPAN HARGA BATUBARA UNTUK PLTU MULUT TAMBANG DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL . LATAR BELAKANG 2 I. LATAR BELAKANG PLTU Mulut Tambang berbasiskan batubara sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional Harga batubara

    Dapatkan Harga ++
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MINERAL DAN

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2),

    Dapatkan Harga ++
  • PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR

    16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009

    Dapatkan Harga ++
  • Izin Usaha Pertambangan

    Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (" PP 23/2010 ") mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

    Dapatkan Harga ++
  • PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI BIDANG

    PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM (MINERAL DAN BATUBARA) DARSA PERMANA Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara Jalan Jenderal Sudirman 623, Bandung 40211 Telp. 022 6030483, Fax. 022 6003373 e-mail: [email protected] SARI Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

    Dapatkan Harga ++
  • UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

    Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif,

    Dapatkan Harga ++
  • (PDF) Implementasi Peraturan Gubernur Izin

    Peraturan Gub ernur No mor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum. Dalam perjalanannya pasca pe nerapan Peraturan Gube rnur Nomor 23 Tahun 2012,

    Dapatkan Harga ++
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMBINAAN

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 20 10 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan

    Dapatkan Harga ++
  • Dirjen PSLB –KLHK : Hasil Pembakaran Batubara

    Dia menambahkan, pembakaran batubara di PLTU yang menggunakan temperatur tinggi menyebabkan FABA dapat dimanfaatkan seperti sebagai bahan bangunan, subtitusi semen, jalan, tambang bawah tanah atau underground mining serta restorasi tambang.

    Dapatkan Harga ++
  • PORTAL TAMBANG

    Peralatan Tambang; Toko Tambang; My profile Logout. Login Register. Studi Center . Program Kerja Sama . Back. Konsultasi Publik RPP Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba ~ Posted : 01 October 2020. Share : 167 . Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan konsultasi publik pada tanggal 29 September 2020 mengenai Publik Rancangan Peraturan

    Dapatkan Harga ++
  • Peraturan PPh Badan Perbaiki Iklim Investasi

    Dengan aturan baru perpajakan, yaitu Peraturan Pemerintah PP Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang pertambangan dan mineral, akan menegaskan pajak apa saja yang harus dibayar pengusaha tambang mineral batubara. Kesadaran untuk taat bayar pajak adalah dasar utama pengusaha tambang yang tidak mangkir dari

    Dapatkan Harga ++
  • Dirjen PSLB –KLHK : Hasil Pembakaran Batubara

    Dia menambahkan, pembakaran batubara di PLTU yang menggunakan temperatur tinggi menyebabkan FABA dapat dimanfaatkan seperti sebagai bahan bangunan, subtitusi semen, jalan, tambang bawah tanah atau underground mining serta restorasi tambang.

    Dapatkan Harga ++
  • Mengenal Potensi dan Risiko Industri

    Cadangan batubara nasional Indonesia diprediksi masih bertahan hingga 76 tahun ke depan. Tahun 2018, data rekonsilisasi cadangan batubara menunjukkan angka sekitar 166 miliar ton untuk sumberdaya, dan 37 miliar ton untuk cadangan. Ini menjadikan sektor industri di tambang batubara masih akan menjadi "primadona" untuk beberapa tahun ke depan. Di samping, batubara akan

    Dapatkan Harga ++
  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN

    untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. 22. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil PertambanganMineral atau Batubara. 23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan

    Dapatkan Harga ++
  • UU Ciptaker: Ada Hilirisasi, Royalti Batu Bara Turun

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, royalti batu bara

    Dapatkan Harga ++
  • PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

    PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BATUBARA DI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk melakukan pemulihan kualitas daya dukung lingkungan maka reklamasi merupakan langkah

    Dapatkan Harga ++
  • KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 37) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) ; 13. Peraturan

    Dapatkan Harga ++

peraturan tambang batubara

Rumah , Tentang kita , Produk , Hubungi , Peta Situs